“Ekonomi Harus Pulih Dulu”, Tegas Purbaya Soal Iuran BPJS Kesehatan

Kabar baik bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menjamin bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2026. Keputusan ini tentunya menjadi angin segar bagi kita semua, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.

Sementara itu, untuk mendukung operasional layanan kesehatan nasional, pemerintah telah mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2026. Dengan tambahan ini, total anggaran naik signifikan dari Rp 49 triliun menjadi Rp 69 triliun. Kita perlu mengetahui bahwa saat ini, tarif iuran BPJS Kesehatan tetap bertahan pada Rp 150 ribu per bulan untuk Kelas I, Rp 100 ribu untuk Kelas II, dan Rp 42 ribu untuk Kelas III.

Meskipun demikian, Purbaya menekankan bahwa perubahan iuran di masa depan akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Beliau menyatakan bahwa iuran baru akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi mampu menembus level di atas 6%. Untuk saat ini, dengan ekonomi kuartal II 2025 yang tumbuh 5,12 persen, kita masih belum mencapai target tersebut.

Purbaya tegaskan iuran BPJS Kesehatan tidak naik hingga 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian lebih jauh mengenai stabilitas iuran BPJS Kesehatan. Dalam pernyataannya di gedung Kementerian Keuangan pada Kamis malam (23/10/2025), beliau menekankan bahwa iuran tetap tidak akan mengalami kenaikan hingga pertengahan 2026.

“Kita lihat gini, kalau untuk otak atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus baru mereka boleh otak atik iuran,” jelas Purbaya.

Menkeu juga membantah anggapan bahwa dana Rp 20 triliun akan digunakan untuk menutup tunggakan peserta. Dana tersebut justru dialokasikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dan penambahan peserta baru.

“Bukan. Itu kan kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita ganti Rp 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026,” paparnya.

Selanjutnya, Purbaya menegaskan bahwa penyesuaian iuran hanya akan dipertimbangkan ketika ekonomi Indonesia pulih dengan pertumbuhan minimal 6% dan masyarakat memiliki akses pekerjaan yang lebih baik.

“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah,” tambahnya.

Pemerintah suntik dana Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan

Suntikan dana sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan secara resmi diumumkan dan akan direalisasikan pada tahun 2026. Dengan tambahan anggaran ini, total dana operasional BPJS Kesehatan naik signifikan dari Rp 49 triliun menjadi Rp 69 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa anggaran tambahan tersebut bukan dialokasikan untuk program pemutihan tunggakan iuran.

“Setahu saya, anggaran Rp 20 triliun terpisah dengan penghapusan tunggakan. Rp 20 triliun itu tambahan APBN tahun 2026,” jelas Ghufron. Beliau menambahkan bahwa kebijakan penghapusan tunggakan iuran tidak membebani APBN dan diterapkan seperti mekanisme write off yang hanya berdampak pada aspek administratif.

Meskipun demikian, Ghufron memperkirakan nilai tunggakan yang berpotensi dihapus bisa melebihi Rp 10 triliun, namun jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan. Penghapusan ini khususnya ditujukan untuk peserta yang pindah segmen dari mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selain itu, dana tambahan akan dimanfaatkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dan membantu perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan. “Itu untuk memasukkan orang-orang yang dulu pernah terkena (nonaktif) agar bisa kembali masuk ke program BPJS,” ujar Menteri Keuangan Purbaya.

Kebijakan penghapusan tunggakan berlaku bagi peserta yang tergolong tidak mampu dan telah menunggak minimal selama 24 bulan. Ghufron menekankan bahwa program ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan, namun tidak boleh disalahgunakan oleh peserta yang mampu membayar iuran.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026

Pemerintah telah menyusun rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Rencana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dimana pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara tiga pilar utama pendanaan, yaitu peserta, pemberi kerja, dan pemerintah.

Meskipun demikian, penyesuaian ini masih dalam tahap pembahasan awal dan belum mencapai kesimpulan final. Purbaya menegaskan, “Belum, itu (kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan), biar mereka ngitung”.

Penyesuaian iuran dilakukan bertahap untuk meminimalisir gejolak sosial dan menjaga keberlanjutan program JKN. Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPJS Kesehatan yang pada 2024 mengalami defisit Rp 9,56 triliun, dengan pendapatan Rp 165,73 triliun sementara beban jaminan kesehatan mencapai Rp 174,90 triliun.

Selain itu, BPJS Kesehatan menghadapi tantangan besar berupa tingginya jumlah peserta nonaktif. Per Maret 2025, jumlah peserta yang menunggak mencapai 56,8 juta, dengan total piutang iuran mencapai Rp 29 triliun.

Namun, anggota Komisi IX DPR masih belum menyetujui rencana kenaikan ini. “Sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih belum menyetujui rencana kenaikan iuran tersebut,” kata anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan akan memperhatikan daya beli masyarakat, stabilitas fiskal, serta kondisi ekonomi makro secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga pertengahan 2026 membawa nafas lega bagi masyarakat Indonesia, khususnya di tengah masa pemulihan ekonomi. Tambahan dana sebesar Rp 20 triliun jelas menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional tanpa membebani rakyat.

Meskipun demikian, kita perlu memahami bahwa stabilitas iuran sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya telah menegaskan bahwa ekonomi harus pulih terlebih dahulu dengan pertumbuhan di atas 6% sebelum pemerintah mempertimbangkan penyesuaian iuran. Faktanya, kondisi saat ini dengan pertumbuhan 5,12% belum mencapai target tersebut.

Program penghapusan tunggakan bagi peserta tidak mampu tentunya memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk kembali menikmati layanan kesehatan. Namun begitu, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar terkait jumlah peserta nonaktif yang mencapai 56,8 juta orang dan piutang iuran sebesar Rp 29 triliun.

Pada akhirnya, keseimbangan antara tiga pilar pendanaan—peserta, pemberi kerja, dan pemerintah—menjadi kunci keberlanjutan program. Langkah pemerintah untuk melakukan penyesuaian secara bertahap mulai 2026 memperlihatkan upaya meminimalisir gejolak sosial. Tentu saja, semua kebijakan ini akan terus mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi ekonomi makro, dan stabilitas fiskal negara demi menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.