Pemutihan BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025 menjadi kabar menggembirakan bagi jutaan peserta yang selama ini terbebani tunggakan. Kita patut menyambut baik program ini karena nilai tunggakan telah mencapai puluhan triliun rupiah, dengan lebih dari Rp10 triliun yang berpotensi dihapuskan.
Program ini tidak hanya menjadi titik balik bagi peserta BPJS, tetapi juga langkah strategis pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Mengenai pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk menutup tunggakan peserta yang memenuhi syarat. Namun, perlu diketahui bahwa syarat pemutihan BPJS Kesehatan ini tidak berlaku untuk semua orang.
Pada dasarnya, program ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, cara pemutihan BPJS Kesehatan dan kriteria penerima tunggakan BPJS mandiri akan diatur dengan ketentuan khusus untuk memastikan program ini tepat sasaran dan berkeadilan.
Dengan demikian, pemutihan iuran BPJS Kesehatan diharapkan menjadi solusi efektif bagi permasalahan tunggakan yang bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga kesadaran dan literasi.
Menkes umumkan penghapusan tunggakan BPJS secara nasional
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. “Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” ujar Menkeu setelah rapat dengan BPJS Kesehatan di Kementerian Keuangan pada Rabu (22/10/2025).
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa sekitar 23 juta peserta akan menerima manfaat pemutihan tunggakan. Nilai total tunggakan yang akan dihapuskan mencapai lebih dari Rp10 triliun. “Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun), tapi itu belum masuk yang lain-lain,” jelas Ghufron.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa program pemutihan tunggakan ini akan direalisasikan sebelum akhir November 2025. “Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus. Target paling lama akhir bulan November lah pokoknya,” kata Cak Imin.
Menurut Ali Ghufron, tunggakan yang dihapus maksimal untuk periode 24 bulan. “Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu,” jelasnya. Keputusan final mengenai rencana pemutihan ini akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menko PM setelah pembahasan di tingkat pemerintah.
Pemerintah tetapkan syarat pemutihan iuran BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menetapkan kriteria khusus untuk program pemutihan tunggakan iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa program ini difokuskan pada peserta yang mengalami perpindahan segmen kepesertaan.
Pertama, pemutihan diberikan kepada peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri kemudian berubah status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kedua, peserta harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketiga, kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah juga berhak mendapatkan pemutihan.
Selain itu, penghapusan tunggakan hanya berlaku untuk maksimal 24 bulan (2 tahun). “Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu,” jelas Ghufron. Artinya, jika peserta memiliki tunggakan lebih dari dua tahun, sisa iuran tetap menjadi tanggungan.
Ghufron menekankan bahwa verifikasi data sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini harus benar-benar ditujukan untuk menanggung beban bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu,” katanya.
Program ini merupakan langkah kemanusiaan yang diikuti dengan pembenahan sistemik dari penyelenggara JKN. Namun, kebijakan pemutihan tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab.
Siapa yang berhak mendapat pemutihan tunggakan BPJS?
Program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan tidak berlaku untuk seluruh peserta. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kelompok utama penerima manfaat adalah peserta mandiri yang beralih status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perpindahan segmen kepesertaan ini menjadi dasar utama penghapusan tunggakan, terutama bagi mereka yang dulunya membayar sendiri namun kini iurannya ditanggung pemerintah.
Selain itu, peserta harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan bahwa pemutihan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, bukan yang sengaja menunggak iuran.
Kategori lain yang berhak mendapatkan pemutihan adalah:
- Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah
- Pekerja yang mengalami PHK dan tidak mampu membayar iuran
- Fakir miskin yang tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
Perlu diingat bahwa tunggakan yang dihapuskan maksimal untuk periode 24 bulan. Artinya, jika seseorang menunggak lebih dari dua tahun, hanya tunggakan selama 24 bulan terakhir yang akan dihapus.
Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh peserta yang sebenarnya mampu membayar.
Kesimpulan
Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis pemerintah yang patut diapresiasi. Dengan alokasi dana sebesar Rp20 triliun, program ini akan meringankan beban 23 juta peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran. Meskipun demikian, pemerintah tetap menetapkan batasan maksimal 24 bulan untuk tunggakan yang dihapuskan, sehingga kebijakan ini tetap memiliki dasar yang jelas.
Perlu digarisbawahi, program pemutihan tidak diberikan kepada semua peserta BPJS Kesehatan. Sebaliknya, bantuan ini ditujukan khusus bagi mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mengalami perpindahan status dari peserta mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan kata lain, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pelaksanaan program yang dijadwalkan pada November 2025 ini jelas menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, pemutihan tunggakan sebaiknya diikuti dengan edukasi menyeluruh tentang pentingnya kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pada akhirnya, keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional bergantung pada kesadaran kolektif kita semua.
Oleh karena itu, kita berharap program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan tunggakan jangka pendek, tetapi juga mendorong terwujudnya ekosistem jaminan kesehatan yang lebih sehat dan berkeadilan di masa depan. Tanpa diragukan lagi, kesehatan merupakan investasi berharga yang layak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat.