Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, DPR Angkat Bicara

Whoosh. Kecepatan luar biasa yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu kini dihadapkan pada isu yang tak kalah kencang: dugaan korupsi. Proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru diterpa polemik pembengkakan anggaran dan kabar tak sedap.

Isu ini langsung memicu reaksi keras, termasuk dari gedung parlemen. Lalu, bagaimana posisi DPR terhadap dugaan korupsi Whoosh ini? Mari kita telaah lebih dalam, menggunakan perspektif yang tajam dan data yang akurat.

Awal Mula Dugaan Korupsi Whoosh

Spekulasi mengenai ketidakberesan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Whoosh, bukanlah barang baru. Namun, isu ini kembali memanas setelah adanya pernyataan publik yang menyoroti adanya dugaan penggelembungan biaya atau mark up yang signifikan.

Berdasarkan data yang beredar, biaya proyek Whoosh melonjak tajam. Semula, estimasi biaya proyek berada di kisaran USD 5,5 miliar hingga USD 6,07 miliar, namun pada akhirnya membengkak hingga menyentuh angka USD 7,27 miliar atau setara sekitar Rp121 triliun. Kenaikan biaya ini menjadi pangkal masalah.

Mantan pejabat tinggi negara secara terbuka menyampaikan keheranan atas lonjakan biaya per kilometer yang disebut-sebut mencapai tiga kali lipat. Di Tiongkok, biaya per kilometer kereta cepat sejenis ditaksir USD 17-18 juta, namun di Indonesia angka tersebut membengkak hingga USD 52 juta per kilometer. Pertanyaan fundamental pun muncul: ke mana larinya selisih dana yang fantastis ini?

Hal inilah yang memunculkan dugaan korupsi Whoosh yang saat ini sedang diselidiki. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah mengonfirmasi bahwa penyelidikan atas dugaan korupsi Whoosh sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Ini menandakan bahwa isu ini bukan lagi sekadar rumor, melainkan telah masuk ranah hukum.

Anggaran Proyek Kereta Whoosh

Membahas dugaan korupsi, tentu tak lepas dari pembahasan besarnya anggaran kereta Whoosh yang membengkak. Struktur pembiayaan proyek ini juga unik. Sebanyak 75% pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dan sisanya 25% merupakan setoran modal dari konsorsium.

Awalnya, proyek ini dijanjikan tidak akan membebani anggaran kereta Whoosh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, seiring bengkaknya biaya, mau tidak mau pemerintah terpaksa menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui salah satu BUMN yang terlibat, mengubah status pembiayaan proyek ini. Pembengkakan ini membuat beban keuangan makin berat.

Selain isu mark up, karut-marutnya pendanaan juga berujung pada besarnya utang Whoosh. Meskipun Tiongkok sebagai kreditur utama menilai restrukturisasi utang Whoosh adalah hal yang wajar dalam proyek infrastruktur besar, beban bunga pinjaman yang harus ditanggung KCIC sebagai pengelola proyek mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun. Beban bunga yang masif ini berpotensi mengancam keberlanjutan operasional dan memunculkan kekhawatiran publik soal potensi kerugian negara.

Melihat fakta pembengkakan anggaran kereta Whoosh yang drastis, hingga munculnya isu utang Whoosh yang membebani, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Harga 1 kereta Whoosh (dalam konteks satu rangkaian kereta) yang digunakan tentu mahal, tetapi biaya per kilometer infrastrukturnya lah yang menjadi sorotan utama. Masyarakat menuntut kejelasan, dan di sinilah peran DPR menjadi krusial.

DPR Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Kereta Whoosh

Isu dugaan korupsi Whoosh yang direspons oleh KPK tentu saja memicu reaksi di Senayan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dari Komisi III yang membidangi hukum dan HAM, serta Komisi VI yang membidangi BUMN, telah mengambil sikap tegas.

Para wakil rakyat menekankan bahwa KPK tidak boleh gentar dalam mengusut tuntas dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh. Mereka mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu, memproses siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Sikap ini adalah cerminan dari tuntutan publik akan penegakan hukum yang adil, sekaligus upaya DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan penggunaan uang negara.

“Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” demikian salah satu penekanan dari Komisi III DPR.

Penegasan dari DPR ini penting, tidak hanya sebagai dorongan moral bagi lembaga anti-rasuah, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam masalah ini. Adanya perhatian serius dari DPR diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan imparsial, membongkar tuntas akar masalah dari pembengkakan biaya yang berujung pada utang Whoosh ini.

Tentu, mari kita bedah langkah-langkah yang diambil oleh DPR dan KPK dalam menindaklanjuti dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh, berpegangan pada informasi dan peran masing-masing lembaga.

Kesimpulan

Proyek Kereta Cepat Whoosh, meskipun telah beroperasi dan menjadi moda transportasi baru yang membanggakan, kini menghadapi ujian berat berupa dugaan korupsi Whoosh. Lonjakan biaya yang drastis, dari estimasi awal hingga membengkak menjadi USD 7,27 miliar, telah memicu pertanyaan serius tentang integritas tata kelola proyek. Pertanyaan mengenai selisih dana dan besarnya utang Whoosh harus dijawab tuntas.

DPR telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum, mendesak KPK agar profesional dalam menyelidiki dugaan mark up. Sebagai pembaca, penting bagi kamu untuk terus mengawal isu ini. Transparansi dalam penggunaan anggaran kereta Whoosh adalah hak kamu.

Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa proyek strategis nasional bebas dari praktik kotor. Proses hukum yang sedang berjalan akan menjadi tolok ukur seberapa serius negara dalam memberantas korupsi.